tuha peuet Detail

TUHA PEUET GAMPONG SEULALAH BARU

                                   

   

 

STRUKTUR TUHA PEUET GAMPONG SEULALAH BARU

 

TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET

TUGAS

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
  • Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  • Membentuk panitia pemilihan kepala desa
  • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
    Menyusun tata tertib BPD.


FUNGSI

  • membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  • menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  • melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tuha Peuet berhak:

  • Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  • Menyatakan pendapat atas   penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  • Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Tuha Peuet wajib:

  • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
  • Indonesia   Tahun   1945,   serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  • melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
    mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
    menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
  • menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Tuha Peuet dilarang:

  • merugikan kepentingan umum,   meresahkan sekelompok     masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
  • melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  • menyalahgunakan wewenang;
  • melanggar sumpah/janji jabatan;
  • merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
  • merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  • sebagai pelaksana proyek Desa;
  • menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pemberhentian Anggota Tuha Peuet

(1) Anggota Tuha Peuet berhenti karena:

  • meninggal dunia;
  • permintaan sendiri; atau
  • diberhentikan.

(2) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

  • berakhir masa keanggotaan;
  • tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  • tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet; atau
  • melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet.

(3) Pemberhentian anggota Tuha Peuet diusulkan oleh pimpinan Tuha Peuet kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Tuha Peuet.

(4) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.